Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Penerapan Pasal 26 Ayat (4) atas BUT Jasa Konstruksi
Banyaknya pertanyaan mengenai penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas suatu Bentuk Usaha Tetap Jasa Konstruksi, maka hal yang perlu dipahami adalah mekanisme penghitungan PPh Badan baik bersifat final maupun tidak dan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah dua hal yang berbeda.
Seri UU HPP – Program Pengungkapan Sukarela
Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan bagi WP Orang Pribadi mengungkapkan harta bersih yg diperoleh sejak tgl 1 Januari 2016 s.d. tgl 31 Desember 2020 & masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 yg blm dilaporkan dlm SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020.
Seri UU HPP – Pajak Karbon
Subjek pajak karbon yaitu Orang Pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon…
Seri UU HPP – Natura Menjadi Objek Pajak
Natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas atau lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, bagi pemberi kerja merupakan biaya…
Mengenal UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak poin yang akan dibahas demikian pula halnya dengan RUU KUP perubahan yang ke 5 yang akhirnya berubah nama menjadi Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)
PPh Atas Beasiswa & Sisa Lebih
Pembangunan dan pengadaan prasarana yang merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi, artinya penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi Wajib memenuhi persyaratan…
Mengenal Meterai Elektronik
Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bertugas membuat Meterai Elektronik dan untuk mendistribusikan Meterai Elektronik.
Procurement atas Kontraktor EPC
Dalam kolom PIB memungkinkan import barang dalam kolom Importir berbeda dengan kolom pemilik barang, sehingga dalam Kontraktor EPC memungkinkan pengadaan barang dilakukan oleh Pemilik proyek (importir) namun pemilik barang adalah Kontraktor EPC dan berhak mengkreditkannya.
Reformasi Menuju Sistem Pajak di Era Digital
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem yg digunakan DJP sekarang yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memang sudah tdk bisa lagi dipoles sehingga harus mengganti sistem yg baru? & Apakah PSIAP mampu mewujudkan impian menjadikan DJP sbg institusi perpajakan yg kuat, kredibel, & akuntabel?