Tax Boot Camp

Dalam perubahan ke-5 UU KUP, terdapat juga klausul perubahan UU PPh yang meliputi tujuh pasal dengan lima substansi perubahan. Diantaranya, terkait natura (kenikmatan),terkait golongan tarif PPh Orang Pribadi, instrumen pencegahan penghindaran pajak, penghapusan pasal 31 E serta penambahan pasal 31F terkait tarif UMKM.

Pemberian insentif perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid 19 berupa pajak ditanggung pemerintah dan diskon pajak dengan harapan setiap masyarakat dan Wajib Pajak tetap dapat berjalan dan melakukan aktifitas bisnis serta mempertahankan daya beli masyarakat khususnya sektor industri kendaraan bermotor.

Perubahan UU Perpajakan masih belum selesai, artinya sebagai pengamat perpajakan harus tetap siaga karena UU yang berhubungan dengan perpajakan pusat bukan hanya UU PPN/PPnBM, UU PPh, UU Bea Meterai, dan UU Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu pertimbangan perubahan kelima UU KUP adalah akibat penyebaran Covid 19 yang semakin meluas secara global dan nasional sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut, dan dalam rangka pemulihan perekonomian diperlukan strategi konsolidasi fiskal.

Yang menarik adalah dasar pertimbangan rencana perubahan ke lima UU KUP yang didalamnya juga mengubah secara fundamental UU PPN 1984 yaitu penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.03/2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan ini didapatkan dua tambahan mendasar. Wajib Pajak Orang pribadi memenuhi Kriteria Tertentu serta stelsel kas bagi Wajib Pajak tertentu.

Kadangkala banyak hal yang belum diketahui bahkan dibicarakanpun tidak, namun tiba-tiba Wajib Pajak bertanya akan hal ini itu kaitannya dengan perpajakan. Sungguh sangat ironi, namun untuk itulah perlunya kita memahami maksud dan tujuan suatu aturan perpajakan demikian halnya dengan rencana perubahan ke 5 UU KUP.

Sudah tepatkah rencana kenaikan tarif bagi lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi, betulkah ini akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil atau semata-mata reformasi bagi PPh OP untuk meningkatkan kualitas basis data, pelayanan, dan simplikasi administrasi, atau memang bangsa kita memang butuh asupan vitamin melalui kenaikan tarif?

Basrief Arief (Jaksa Agung periode 26 Nopember 2010 – 20 Oktober 2014) berpendapat “pengembalian kerugian Negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.