Tax Boot Camp

Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan bagi WP Orang Pribadi mengungkapkan harta bersih yg diperoleh sejak tgl 1 Januari 2016 s.d. tgl 31 Desember 2020 & masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 yg blm dilaporkan dlm SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020.

Subjek pajak karbon yaitu Orang Pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon…

Natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas atau lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, bagi pemberi kerja merupakan biaya…

Semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak poin yang akan dibahas demikian pula halnya dengan RUU KUP perubahan yang ke 5 yang akhirnya berubah nama menjadi Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)

Pembangunan dan pengadaan prasarana yang merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi, artinya penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi Wajib memenuhi persyaratan…

Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bertugas membuat Meterai Elektronik dan untuk mendistribusikan Meterai Elektronik.

Dalam kolom PIB memungkinkan import barang dalam kolom Importir berbeda dengan kolom pemilik barang, sehingga dalam Kontraktor EPC memungkinkan pengadaan barang dilakukan oleh Pemilik proyek (importir) namun pemilik barang adalah Kontraktor EPC dan berhak mengkreditkannya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem yg digunakan DJP sekarang yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memang sudah tdk bisa lagi dipoles sehingga harus mengganti sistem yg baru? & Apakah PSIAP mampu mewujudkan impian menjadikan DJP sbg institusi perpajakan yg kuat, kredibel, & akuntabel?

untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN.