Tax Boot Camp

Upaya ekspansi usaha yang dilakukan dapat berupa Bentuk Usaha Tetap, Kantor Perwakilan, Joint Operation, Joint Venture, dan Consortium. Namun, pelaku usaha perlu mengetahui aspek perpajakan atas bentuk usaha tersebut agar terhindar dari sanksi perpajakan yang mengakibatkan kerugian besar dimasa mendatang.

Fasilitas angsuran PPh Pasal 25 dalam masa Pandemi Covid 19 adalah bersifat tentatif akibat perubahan kondisi ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan usaha Wajib Pajak mengalami perubahan dan mayoritas adalah penurunan. Maka, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bertujuan memberikan kelonggaran arus kas…

Ketentuan tentang pembukuan atau pencatatan dapat diselenggarakan oleh wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah atau dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang dolar AS, dengan syarat pemberitahuan dan izin menteri keuangan.

Dividen bebas pajak secara fundamental mengubah sistem perpajakan Indonesia,  yang semula pajak dikenakan saat laba itu dibagikan dalam bentuk dividen. Menjadi tidak dikenakan saat laba itu dibagikan dalam bentuk dividen.

karena sebelum UU Cipta Kerja ini berlaku konsep worldwide income pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, yang pasti adalah adanya kepastian hukum atas pemajakan bagi SPDN OP WNA setelah UU Cipta Kerja ini berjalan.

Secara umum dalam sebuah kontraktor EPC, maka secara keseluruhan yaitu penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) merupakan satu kesatuan usaha yang tidak terpisahkan yang siap beroperasi saat diserahkan oleh kontraktor EPC.

Tahun 2021 sudah berjalan 47 hari, sebagian besar sektor usaha sedang berusaha bangkit setelah mencoba mengakrabkan diri dengan situasi pandemi covid 19. Sementara pemerintah dibawah Kementerian Keuangan mencoba mengambil langkah-langkah optimis khususnya kaitan...

Peraturan Menteri Keuangan nomor 8/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN/PPnBM oleh BUMN dan Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN. Hal ini mencabut ketentuan semula

Wajib Pajak dalam hal ini kepatuhan membayar pajak bagi yang terutang, untuk turut serta bergotong royong, sehingga beban berat pandemi covid 19 ini dapat kita lalui secara bersama untuk mewujudkan Indonesia yang elok, mandiri, dan bermartabat.