Tax Boot Camp

Kadangkala banyak hal yang belum diketahui bahkan dibicarakanpun tidak, namun tiba-tiba Wajib Pajak bertanya akan hal ini itu kaitannya dengan perpajakan. Sungguh sangat ironi, namun untuk itulah perlunya kita memahami maksud dan tujuan suatu aturan perpajakan demikian halnya dengan rencana perubahan ke 5 UU KUP.

Sudah tepatkah rencana kenaikan tarif bagi lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi, betulkah ini akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil atau semata-mata reformasi bagi PPh OP untuk meningkatkan kualitas basis data, pelayanan, dan simplikasi administrasi, atau memang bangsa kita memang butuh asupan vitamin melalui kenaikan tarif?

Basrief Arief (Jaksa Agung periode 26 Nopember 2010 – 20 Oktober 2014) berpendapat “pengembalian kerugian Negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bagi terpidana (Wajib Pajak) akan lebih memilih pidana pengganti denda berupa kurungan dibandingkan harus membayar walaupun mampu untuk membayar, posisi yang kuat bagi terpidana karena memang UU KUP tidak mengatur rupa tentang pidana kurungan pengganti pidana denda, karena denda sebesar dua kali pajak terutang akan menguras harta atau aset terpidana pajak.

Upaya ekspansi usaha yang dilakukan dapat berupa Bentuk Usaha Tetap, Kantor Perwakilan, Joint Operation, Joint Venture, dan Consortium. Namun, pelaku usaha perlu mengetahui aspek perpajakan atas bentuk usaha tersebut agar terhindar dari sanksi perpajakan yang mengakibatkan kerugian besar dimasa mendatang.

Fasilitas angsuran PPh Pasal 25 dalam masa Pandemi Covid 19 adalah bersifat tentatif akibat perubahan kondisi ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan usaha Wajib Pajak mengalami perubahan dan mayoritas adalah penurunan. Maka, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bertujuan memberikan kelonggaran arus kas…

Ketentuan tentang pembukuan atau pencatatan dapat diselenggarakan oleh wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah atau dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang dolar AS, dengan syarat pemberitahuan dan izin menteri keuangan.

Dividen bebas pajak secara fundamental mengubah sistem perpajakan Indonesia,  yang semula pajak dikenakan saat laba itu dibagikan dalam bentuk dividen. Menjadi tidak dikenakan saat laba itu dibagikan dalam bentuk dividen.

karena sebelum UU Cipta Kerja ini berlaku konsep worldwide income pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, yang pasti adalah adanya kepastian hukum atas pemajakan bagi SPDN OP WNA setelah UU Cipta Kerja ini berjalan.