Pajak adalah tulang punggung APBN dengan porsi terbesar dalam penerimaan negara. Namun, di era ekonomi global yang ditandai mobilitas modal, rantai pasok lintas negara, dan model bisnis digital, basis pajak suatu negara semakin mudah tergerus. Perusahaan multinasional dapat menggeser laba ke yurisdiksi bertarif rendah, sementara wajib pajak orang pribadi dapat menempatkan aset di luar negeri yang sulit dijangkau otoritas pajak domestik. Fenomena ini dikenal sebagai base erosion and profit shifting (BEPS).
Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu mengandalkan tiga instrumen perpajakan internasional yang saling melengkapi agar tidak terlalu terasa bagi masyarakat kecil dengan dinamika perpajakan akhir-akhir ini, yaitu :
- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
- Pengaturan transfer pricing (harga transfer), dan
- Exchange of Information (EoI) atau pertukaran informasi perpajakan.
Ketiganya bukan sekadar instrumen administratif, melainkan pilar strategis untuk melindungi hak pemajakan Indonesia sekaligus menjaga iklim investasi tetap kompetitif. Artikel ini menguraikan gambaran umum ketiganya, perkembangan regulasi terbaru, dan bagaimana sinerginya berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara.
P3B : Pembagian Hak Pemajakan Yang Adil
P3B atau tax treaty adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara/yurisdiksi mitra yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan lintas batas. Tujuan klasiknya adalah menghindari pajak berganda yang menghambat investasi, perdagangan, dan mobilitas tenaga kerja. Dalam praktik, P3B menurunkan tarif PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, dan royalti dari tarif domestik 20% menjadi tarif yang disepakati, serta menentukan kapan laba usaha dapat dipajaki melalui konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Saat ini Indonesia memiliki jaringan sekitar 71 P3B. Dari sisi fiskal, P3B memang mengandung belanja perpajakan (tax expenditure) karena tarifnya lebih rendah. Namun, P3B modern juga berfungsi sebagai alat pengaman basis pajak. Melalui Multilateral Instrument (MLI) yang disahkan dengan Perpres 77 Tahun 2019, Indonesia memasukkan 60 P3B sebagai covered tax agreement; per Maret 2026 DJP mencatat 46 di antaranya telah termodifikasi. MLI menyisipkan ketentuan anti-penyalahgunaan seperti Principal Purpose Test (PPT), yang menolak manfaat P3B apabila salah satu tujuan utama suatu skema adalah memperoleh manfaat tersebut.
Di tingkat domestik, PMK 112 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025 menggantikan PER-25/PJ/2018 dan PER-28/PJ/2018. Aturan ini memperketat syarat penerapan P3B: wajib pajak luar negeri harus memenuhi persyaratan administratif (Surat Keterangan Domisili/Form DGT), merupakan pemilik manfaat (beneficial owner), memiliki substansi ekonomi, dan tidak terlibat penyalahgunaan P3B. Entitas yang hanya berfungsi sebagai conduit, sekadar meneruskan penghasilan ke negara non-mitra, tidak berhak atas tarif P3B. Dengan demikian, praktik treaty shopping yang menggerus penerimaan PPh Pasal 26 dapat ditekan.
P3B juga menjadi pijakan hukum dua instrumen lainnya: pasal Associated Enterprises dan Mutual Agreement Procedure (MAP) menjadi dasar penyesuaian transfer pricing serta penyelesaian sengketanya, sedangkan pasal Exchange of Information menjadi dasar pertukaran data antarotoritas pajak.
Transfer Pricing : Kepastian Laba Dipajaki Secara Wajar
Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, misalnya penjualan barang, jasa intragrup, pinjaman, atau royalti antara anak perusahaan di Indonesia dan induknya di luar negeri. Harga transfer pada dasarnya netral; risikonya muncul ketika harga sengaja ditetapkan tidak wajar untuk menggeser laba ke yurisdiksi bertarif rendah, seperti royalti atau management fee yang berlebihan, atau harga ekspor komoditas di bawah harga pasar kepada afiliasi di negara tax haven.
Landasan hukumnya adalah Pasal 18 ayat (3) UU PPh, yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau arm’s length principle. Ketentuan pelaksanaannya kini dikodifikasi dalam PMK 172 Tahun 2023 yang berlaku sejak 29 Desember 2023 dan mencabut PMK 213/2016, PMK 49/2019, serta PMK 22/2020. Pokok-pokok yang relevan bagi penerimaan negara antara lain:
- Dokumentasi tiga lapis; Ikhtisar (Master File), Dokumen Lokal (Local File), dan Laporan per Negara (Country-by-Country Report/CbCR) bagi wajib pajak yang memenuhi ambang batas. Dokumen harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak dan diserahkan paling lama satu bulan sejak diminta.
- Prinsip ex-ante; PKKU wajib diterapkan sejak harga transaksi ditetapkan, bukan sekadar dibenarkan setelah tahun buku berakhir.
Analisis kesebandingan yang lebih rinci — termasuk analisis industri, pemilihan metode yang paling sesuai, dan pengutamaan data pembanding tahun tunggal. - Cakupan yang diperluas; berlaku juga untuk transaksi domestik dan PPN, sehingga penyesuaian harga ikut memengaruhi PPN terutang.
Penyesuaian sekunder; selisih koreksi diperlakukan sebagai dividen terselubung. - APA dan MAP; sarana kepastian hukum dan penyelesaian pemajakan berganda akibat koreksi.
Dari sisi penerimaan, transfer pricing merupakan salah satu area pemeriksaan dengan potensi koreksi terbesar. Namun, nilai strategisnya tidak berhenti pada koreksi. Advance Pricing Agreement (APA) memberi kepastian kepada investor sekaligus mengamankan basis pajak untuk beberapa tahun ke depan, sehingga penerimaan menjadi lebih terprediksi.
Exchange of Information : Menutup Ruang Kerahasiaan
Selama bertahun-tahun, kerahasiaan perbankan dan terbatasnya akses data lintas negara menjadi celah utama penghindaran dan penggelapan pajak. EoI menutup celah itu dengan memungkinkan DJP memperoleh data dari otoritas pajak negara mitra, dan sebaliknya.
Dasar hukumnya meliputi pasal EoI dalam P3B, Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, perjanjian pertukaran informasi (TIEA), serta Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). Secara domestik, UU Nomor 9 Tahun 2017 memberi DJP akses atas informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, prasyarat utama keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran otomatis. EoI dilaksanakan dalam tiga bentuk:
- Berdasarkan permintaan (EOIR) — DJP meminta informasi spesifik terkait wajib pajak yang sedang diperiksa atau diselidiki.
- Spontan (SEOI) — otoritas mitra mengirimkan informasi yang dinilai relevan tanpa diminta, misalnya temuan pemeriksaan.
- Otomatis (AEOI) — pertukaran berkala dan sistematis atas informasi rekening keuangan (CRS), Laporan per Negara (CbCR), data withholding tax, dan ke depan aset kripto (CARF) serta GloBE Information Return dalam rangka Pilar Dua.
Skala AEOI terus bertambah. Hingga akhir 2024 terdapat 8.713 lembaga keuangan terdaftar yang wajib melaporkan informasi nasabah untuk AEOI-CRS, dan Indonesia bertukar data dengan lebih dari seratus yurisdiksi partisipan. Indonesia juga berkomitmen menerapkan Amended CRS, yang turut mencakup produk uang elektronik, mulai tahun data 2026 yang dipertukarkan pada 2027, bersamaan dengan pertukaran data aset kripto melalui CARF.
Nilai EoI bagi penerimaan negara terletak pada data matching: data rekening, dividen, atau aset di luar negeri dicocokkan dengan SPT wajib pajak. Ketidaksesuaian menjadi dasar SP2DK, pemeriksaan, hingga penegakan hukum. Tidak kalah penting adalah efek gentar (deterrent effect). Kesadaran bahwa aset di luar negeri tidak lagi tersembunyi telah mendorong pengungkapan sukarela, sebagaimana terlihat pada Program Pengampunan Pajak 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela 2022.
Sinergi Tiga Instrumen
Ketiga instrumen ini bekerja paling efektif ketika diperlakukan sebagai satu ekosistem. P3B menyediakan kerangka hukum: siapa berhak memajaki, serta atas dasar apa otoritas pajak boleh bertukar informasi dan menyelesaikan sengketa. Transfer pricing menjadi alat uji substansi: apakah laba yang dilaporkan di Indonesia sepadan dengan fungsi, aset, dan risiko yang dijalankan di sini. EoI menyediakan bahan bakarnya, yaitu data untuk menguji kebenaran keduanya.
Contoh konkretnya, CbCR yang diterima melalui AEOI memperlihatkan alokasi pendapatan, laba, pajak, dan jumlah karyawan sebuah grup multinasional di setiap yurisdiksi. Jika anak perusahaan di Indonesia menjalankan fungsi produksi utama tetapi labanya tipis, sementara afiliasi di yurisdiksi bertarif rendah dengan sedikit karyawan membukukan laba besar, DJP memiliki indikator risiko transfer pricing yang kuat. Data yang sama dapat dipakai menguji klaim beneficial owner atas tarif P3B, dan bila perlu DJP mengajukan EOIR untuk memastikan substansi entitas di negara mitra. Sebaliknya, ketika koreksi menimbulkan pemajakan berganda, MAP dalam P3B menjadi jalan keluarnya, sehingga ketegasan penegakan tetap diimbangi kepastian hukum.
Sinergi ini menggeser pengawasan dari pola reaktif menjadi berbasis risiko dan data, didukung sistem Coretax yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi.
Penutup
P3B, transfer pricing, dan Exchange of Information adalah tiga pilar perpajakan internasional yang saling menguatkan. P3B membagi hak pemajakan dan mencegah penyalahgunaan, transfer pricing memastikan laba dipajaki di tempat nilai ekonominya diciptakan, dan EoI menghadirkan transparansi yang menutup ruang persembunyian.
Dikelola secara terpadu, ketiganya tidak hanya mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang adil, pasti, dan kredibel di mata investor global.
…