Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Bila Joint Operation Menyampaikan SPT Tahunan?
Atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Joint Operation wajib disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21/26 hanya masa Desember sebagaimana diatur dalam pasal 2 PER-14/PJ/2013 bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
Siapakah Penanggung Pajak?
Atas perburuan tersebut berhasil mencairkan sebagian utang pajak yang selama ini tidak pernah dibayarkan, dan si penanggung pajak yang menjabat sebagai komisaris ini begitu kaget dan sangat mempertanyakan kaitannya tanggung jawab utang pajak ditimpakan kepadanya.
Besaran Sanksi Administrasi – UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan
Penetapan % tarif sanksi bunga yang dikenakan atas pelanggaran administrasi yang dilakukan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak maupun Fiskus tidak perlu menghitung sendiri besaran sanksi bunga yang berlaku setiap bulannya. Karena tarifnya sudah muncul di Keputusan Menteri Keuangan. Besaran % tarif sesuai dengan berakhirnya JT pembayaran.
Penentuan Kewajiban SPDN OP WNA
Apakah SPDN OP WNA memiliki kewajiban PPh Pasal 25? Bagaimana Kategori SPDN OP WNA sebagai Pegawai tetap dan Pekerjaan Bebas? Dua pertanyaan ini selalu sering didengungkan oleh kuasa Wajib Pajak SPDN OP WNA.
Memahami Bea Meterai Terbaru
Berdasarkan uraian perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut di atas dapat disimpulkan setidaknya ada 8 (delapan) hal baru yang terdapat dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – KUP (Bagian II)
Sebelumnya telah dituangkan terkait perubahan yang ada dalam pasal 8, 9, dan 11 UU KUP, berikutnya akan dibahas perubahan yang ada dalam pasal 13, 14, 15, 17B, 19, 27B, 38, dan pasal 44B UU KUP.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – KUP (Bagian I)
Perubahan atas Ketentuan besaran sanksi bunga atas pembetulan SPT yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang baik untuk suatu masa pajak maupun berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – PPN dan PPnBM
Dengan UU Cita Kerja, maka perubahan atas 4 pasal dalam UU PPN 1984 sudah harus dipahami yaitu : Konsinyasi bukan lagi kategori penyerahan barang kena pajak. (Ketentuan ini telah dihapus),…
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – PPh
Kaitannya dengan perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebutkan dalam bab VI bagian ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114. Yang mengatur perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM dan