Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Memahami Bea Meterai Terbaru
Berdasarkan uraian perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2020 tersebut di atas dapat disimpulkan setidaknya ada 8 (delapan) hal baru yang terdapat dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – KUP (Bagian II)
Sebelumnya telah dituangkan terkait perubahan yang ada dalam pasal 8, 9, dan 11 UU KUP, berikutnya akan dibahas perubahan yang ada dalam pasal 13, 14, 15, 17B, 19, 27B, 38, dan pasal 44B UU KUP.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – KUP (Bagian I)
Perubahan atas Ketentuan besaran sanksi bunga atas pembetulan SPT yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang baik untuk suatu masa pajak maupun berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – PPN dan PPnBM
Dengan UU Cita Kerja, maka perubahan atas 4 pasal dalam UU PPN 1984 sudah harus dipahami yaitu : Konsinyasi bukan lagi kategori penyerahan barang kena pajak. (Ketentuan ini telah dihapus),…
Bagian Ketujuh UU Cipta Kerja : Perpajakan – PPh
Kaitannya dengan perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebutkan dalam bab VI bagian ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114. Yang mengatur perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM dan
Pajak atas Transaksi Digital Melalui Dalam dan Luar Negeri
Untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace
Mengenal Fungsional Penyuluh Pajak
Fungsional Penyuluh Pajak bertugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak…
Sertifikat Elektronik dalam Perpajakan
Sertifikat Elektronik (sertel), adalah prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Siapa yang dapat mengajukan sertel,pengurus itu siapa,bagaimana jika bukan PKP, Representative Office atau BUT, ini sering menjadi pertanyaan
Mekanisme Pajak atas Transaksi Digital
Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara daring (online) pada Portal PMSE agar Pemungut PPN PMSE dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya melalui Portal PMSE.