Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Perpajakan Atas Kerja Sama Operasi (Part III)
Sebelumnya : Pemajakan atas Joint Operation (Part I) Pemajakan atas Kerja Sama Operasi (Part II) Apakah Joint Operation menyampaikan SPT Tahunan? Perlakuan PPh Bagi KSO Administrative Penghasilan yang diterima atau diperoleh KSO dari pelanggan, merupakan penghasilan...
Perpajakan Atas Kerja Sama Operasi (Part II)
Pada tanggal 18 Oktober 2024 lalu, telah berlaku dan diundangkan ketentuan terbaru terkait perlakuan perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO) atau sering dikenal dengan istilah Konsorsium atau Joint Operation. Beleid tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor...
Coretax : Manajemen Akun Wajib Pajak
Sebelum pemberlakuan sistem coretax, wajib pajak mendapatkan informasi terkait perpajakannya melalui daring dalam halaman DJP Online. Namun, informasi tersebut masih terbatas pada profil singkat wajib pajak dan riwayat Surat Pemberitahuan (SPT). Informasi wajib pajak...
Coretax : Penyampaian SPT
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) segera diterapkan dalam sistem coretax, pelaporan SPT adalah salah satu kewajiban perpajakan yang harus kita penuhi sebagai wajib pajak. Dalam penyampaian SPT, terdapat tiga tahapan yaitu : Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan,...
Coretax : Registrasi Wajib Pajak
penggunan NIK sebagai NPWP dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan & pemberian Nomor Identitas Perpajakan bagi Perwakilan Negara Asing (PNA) serta Badan Internasional (BI) yg seluruhnya format 16 digit sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam administrasi perpajakan.
Fasilitas PPN atas BKP/JKP Tertentu
Dalam beberapa hari ini penulis menerima permintaan pendapat terkait Fasilitas PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis diantaranya Pembebasan PPN atas : Impor dan/atau penyerahan BKP bersifat strategis berupa Senjata, amunisi, peralatan...
Fasilitas PPN/PPnBM Bagi PNA dan BI
Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) saat ini sebagai tempat bagi Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional (dulu dikenal sebagai Organisasi Internasional) dalam melakukan permintaan pembebasan dan restitusi PPN/PPnBM, maka penulis...
Menakar Putusan Majelis Hakim Pajak atas Tarif Pasal 15 UU PPh
Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia terhadap ekspor bruto atau semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan...
Jika Coretax Mulai Digunakan
Apakah PSIAP dibawah naungan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai manajer proyek mampu mewujudkan impian menjadikan DJP sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel?