Tax Boot Camp

untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN.

Berbicara jujur terkait perpajakan adalah banyak yang belum paham dan sadar akan perpajakan. Sistem inklusi perpajakan dibangun seperti edukasi.pajak.go.id juga ejurnal.pajak.go.id serta eriset.pajak.go.id bahkan buah transformasi berupa jabatan fungsional penyuluh. Semoga dapat mewujudkan budaya sadar pajak.

Saat pengampunan pajak berakhir akan dibuka akses informasi keuangan yang akan membuka data nasahah yang ada diperbankan. Ketentuan yang keluar tahun 2017 tersebut tetap tidak mengurungkan niat dari penyelundup pajak terbukti laporan PPATK triwulan I di tahun 2021 ini.

Dalam perubahan ke-5 UU KUP, terdapat juga klausul perubahan UU PPh yang meliputi tujuh pasal dengan lima substansi perubahan. Diantaranya, terkait natura (kenikmatan),terkait golongan tarif PPh Orang Pribadi, instrumen pencegahan penghindaran pajak, penghapusan pasal 31 E serta penambahan pasal 31F terkait tarif UMKM.

Pemberian insentif perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid 19 berupa pajak ditanggung pemerintah dan diskon pajak dengan harapan setiap masyarakat dan Wajib Pajak tetap dapat berjalan dan melakukan aktifitas bisnis serta mempertahankan daya beli masyarakat khususnya sektor industri kendaraan bermotor.

Perubahan UU Perpajakan masih belum selesai, artinya sebagai pengamat perpajakan harus tetap siaga karena UU yang berhubungan dengan perpajakan pusat bukan hanya UU PPN/PPnBM, UU PPh, UU Bea Meterai, dan UU Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu pertimbangan perubahan kelima UU KUP adalah akibat penyebaran Covid 19 yang semakin meluas secara global dan nasional sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut, dan dalam rangka pemulihan perekonomian diperlukan strategi konsolidasi fiskal.

Yang menarik adalah dasar pertimbangan rencana perubahan ke lima UU KUP yang didalamnya juga mengubah secara fundamental UU PPN 1984 yaitu penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.03/2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan ini didapatkan dua tambahan mendasar. Wajib Pajak Orang pribadi memenuhi Kriteria Tertentu serta stelsel kas bagi Wajib Pajak tertentu.