Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Menyelisik Rencana Perubahan UU PPN (Bagian I)
Yang menarik adalah dasar pertimbangan rencana perubahan ke lima UU KUP yang didalamnya juga mengubah secara fundamental UU PPN 1984 yaitu penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya.
Pencatatan & Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan
Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 54/PMK.03/2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan ini didapatkan dua tambahan mendasar. Wajib Pajak Orang pribadi memenuhi Kriteria Tertentu serta stelsel kas bagi Wajib Pajak tertentu.
Menyelisik Rencana Perubahan ke 5 UU KUP
Kadangkala banyak hal yang belum diketahui bahkan dibicarakanpun tidak, namun tiba-tiba Wajib Pajak bertanya akan hal ini itu kaitannya dengan perpajakan. Sungguh sangat ironi, namun untuk itulah perlunya kita memahami maksud dan tujuan suatu aturan perpajakan demikian halnya dengan rencana perubahan ke 5 UU KUP.
Mengenal Tarif PPh Orang Pribadi & Wacana Penyesuaian
Sudah tepatkah rencana kenaikan tarif bagi lapisan Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi, betulkah ini akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil atau semata-mata reformasi bagi PPh OP untuk meningkatkan kualitas basis data, pelayanan, dan simplikasi administrasi, atau memang bangsa kita memang butuh asupan vitamin melalui kenaikan tarif?
Uang Pengganti & Perampasan Aset Dalam Pidana Pajak: Darah Segar Penerimaan Negara (Bagian II)
Basrief Arief (Jaksa Agung periode 26 Nopember 2010 – 20 Oktober 2014) berpendapat “pengembalian kerugian Negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Uang Pengganti & Perampasan Aset Dalam Pidana Pajak: Darah Segar Penerimaan Negara (Bagian I)
Bagi terpidana (Wajib Pajak) akan lebih memilih pidana pengganti denda berupa kurungan dibandingkan harus membayar walaupun mampu untuk membayar, posisi yang kuat bagi terpidana karena memang UU KUP tidak mengatur rupa tentang pidana kurungan pengganti pidana denda, karena denda sebesar dua kali pajak terutang akan menguras harta atau aset terpidana pajak.
Perpajakan atas Usaha Bersama
Upaya ekspansi usaha yang dilakukan dapat berupa Bentuk Usaha Tetap, Kantor Perwakilan, Joint Operation, Joint Venture, dan Consortium. Namun, pelaku usaha perlu mengetahui aspek perpajakan atas bentuk usaha tersebut agar terhindar dari sanksi perpajakan yang mengakibatkan kerugian besar dimasa mendatang.
Pengaruh Angsuran PPh Pasal 25 Terdampak Pandemi Covid 19
Fasilitas angsuran PPh Pasal 25 dalam masa Pandemi Covid 19 adalah bersifat tentatif akibat perubahan kondisi ekonomi yang cepat menyebabkan keadaan usaha Wajib Pajak mengalami perubahan dan mayoritas adalah penurunan. Maka, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bertujuan memberikan kelonggaran arus kas…
Pembukuan Bahasa Inggris & Mata Uang USD
Ketentuan tentang pembukuan atau pencatatan dapat diselenggarakan oleh wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah atau dalam Bahasa Inggris dengan satuan mata uang dolar AS, dengan syarat pemberitahuan dan izin menteri keuangan.