Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Seri UU HPP – Pajak Karbon
Subjek pajak karbon yaitu Orang Pribadi atau Badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon…
Seri UU HPP – Natura Menjadi Objek Pajak
Natura dan/atau kenikmatan berupa fasilitas atau lainnya yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21, bagi pemberi kerja merupakan biaya…
Mengenal UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Semakin banyak yang terlibat, maka semakin banyak poin yang akan dibahas demikian pula halnya dengan RUU KUP perubahan yang ke 5 yang akhirnya berubah nama menjadi Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)
PPh Atas Beasiswa & Sisa Lebih
Pembangunan dan pengadaan prasarana yang merupakan penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk Dana Abadi, artinya penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi Wajib memenuhi persyaratan…
Mengenal Meterai Elektronik
Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bertugas membuat Meterai Elektronik dan untuk mendistribusikan Meterai Elektronik.
Procurement atas Kontraktor EPC
Dalam kolom PIB memungkinkan import barang dalam kolom Importir berbeda dengan kolom pemilik barang, sehingga dalam Kontraktor EPC memungkinkan pengadaan barang dilakukan oleh Pemilik proyek (importir) namun pemilik barang adalah Kontraktor EPC dan berhak mengkreditkannya.
Reformasi Menuju Sistem Pajak di Era Digital
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem yg digunakan DJP sekarang yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) memang sudah tdk bisa lagi dipoles sehingga harus mengganti sistem yg baru? & Apakah PSIAP mampu mewujudkan impian menjadikan DJP sbg institusi perpajakan yg kuat, kredibel, & akuntabel?
Alat Angkut Tertentu Tidak Dipungut PPN – Part II
untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut PPN.
Pajak, Tak Kenal Maka Tak Sayang
Berbicara jujur terkait perpajakan adalah banyak yang belum paham dan sadar akan perpajakan. Sistem inklusi perpajakan dibangun seperti edukasi.pajak.go.id juga ejurnal.pajak.go.id serta eriset.pajak.go.id bahkan buah transformasi berupa jabatan fungsional penyuluh. Semoga dapat mewujudkan budaya sadar pajak.