by Taripar Doly, S.E., M.M. | Dec 11, 2021 | Perpajakan
Seorang kuasa Wajib Pajak bertanya terkait penghitungan Pasal 26 ayat (4) atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT), karena menurut kuasa Wajib Pajak perusahaannya sedang merugi? Namun, ironinya kuasa Wajib Pajak tersebut mengatakan dia...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Nov 25, 2021 | Perpajakan
Dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkhusus BAB V antara pasal 5 s.d. pasal 12 adalah membahas terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Sebagaimana kita ketahui PPS ini atau dikenal dengan istilah Voluntary...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Nov 20, 2021 | Perpajakan
Perusahaan PT. Nusa Semen Semesta membutuhkan batubara untuk proses pembakaran dan pembakaran atas pemakaian batubara tersebut akan menghasilkan karbon dioksida atau dikenal sebagai emisi karbon yaitu gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Nov 5, 2021 | Perpajakan
Salah seorang peserta bertanya, saat penulis sedang mengadakan diseminasi perpajakan khususnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “dalam slide power point disebutkan bahwasanya pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Oct 14, 2021 | Perpajakan
Tak dapat dipungkiri jika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan khususnya para pemerhati pajak, walaupun telah disetujui oleh DPR bukan tak mungkin RUU HPP ini bisa mengalami perubahan walau hanya...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Oct 7, 2021 | Perpajakan
Baru-baru ini ada pertanyaan yang datang ke penulis, “apabila lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengembangan tidak mengalokasikan dana abadi, apakah tetap wajib melalui persetujuan pimpinan perguruan tinggi sebagaimana syarat alokai dana...
