Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Pemusatan PPN dan Konsekuensinya
Dalam Minggu ini, penulis menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Pemusatan PPN diantaranya : Apakah ada batas waktu Pemusatan PPN Terutang Bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Kanwil WP Besar, Jakarta Khusus dan KPP Madya? Apakah Surat Keputusan Pemusatan PPN pada...
Argumentasi Hukum Pajak (Part I)
Barusan penulis ditanya oleh Wajib Pajak, apa yang menjadi argumentasi hukum sehingga Wajib Pajak tersebut harus membayar Angsuran PPh pasal 25 sementara Wajib Pajak merasa SPT Tahunan PPh Badan sebelumnya menyatakan lebih bayar. Hal tersebut sebagai respon Wajib...
PP 36 Tahun 2017 : Antara Gelap Mata & Penegakan Hukum
Terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, banyak issues yang berseliweran baik di media whatsapp penulis ataupun media...
Fasilitas Perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus
Dengan pertimbangan meningkatkan penanaman modal pada kawasan ekonomi khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dipandang perlu memberikan fasilitas dan...
Pasca Amnesti Pajak : Harta Bersih Sebagai Penghasilan
Dalam tulisan sebelumnya yang berjudul "Pasca Amnesti Pajak : Penegasan dan Arah Kebijakan DJP" disebutkan bahwa arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak pasca amnesti pajak yang perlu diketahui adalah terbagi atas Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak dan...
Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN
Pada tanggal 15 Agustus 2017 lalu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Aturan ini telah diundangkan tanggal 16 Agustus 2017 dan mulai berlaku setelah 30...
SKD SPLN dan Manfaat P3B
Sejak tanggal 1 Agustus 2017 telah diberlakukan ketentuan baru bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang ingin mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor...
Perppu Transparansi Keuangan telah Menjadi UU
Sebuah notifikasi di aplikasi media sosial whatsapp dari alumni Jurangmangu 96'ers menarik perhatian penulis, adalah adanya lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti...
Perpajakan atas WPDN Pemiliki Saham di LN
Untuk mencegah Wajib Pajak melakukan penghindaran perpajakan terhadap penghasilan yang diterima dari perusahaan yang berada di negara yang tingkat pajaknya lebih rendah salah satunya dengan cara melakukan penundaan pembagian penghasilan berupa dividen ke Wajib Pajak...