by Taripar Doly, S.E., M.M. | Jan 12, 2022 | Perpajakan
Dalam tulisan terdahulu telah dibahas tentang kebijakan I dalam Program Pengungkapan Sukarela, dimana pesertanya adalah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi peserta Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) dan basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Jan 9, 2022 | Perpajakan
Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Jan 6, 2022 | Perpajakan
Sebagaimana kita ketahui Kebijakan I dalam Program Pengungkapan Sukarela adalah diperuntukan bagi Orang Pribadi dan Badan peserta Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) dengan basis harta yang diungkap adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Jan 3, 2022 | Perpajakan
Jika sebelumnya telah dibahas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk Kebijakan I hanya atas Deklarasi Harta Dalam Negeri dengan judul “PPS Kebijakan I – Deklarasi Harta DN” berikut ini akan dibahas masih dalam kebijakan I tentang Deklarasi Harta...
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Dec 23, 2021 | Perpajakan
Dalam tulisan terdahulu yang berjudul Seri UU HPP – Program Pengungkapan Sukarela telah dijelaskan bahwa ada 2 (dua) skema atau kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, dimana masing-masing skema memiliki subjek, basis aset, dan tarif yang berbeda....
by Taripar Doly, S.E., M.M. | Dec 11, 2021 | Perpajakan
Seorang kuasa Wajib Pajak bertanya terkait penghitungan Pasal 26 ayat (4) atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT), karena menurut kuasa Wajib Pajak perusahaannya sedang merugi? Namun, ironinya kuasa Wajib Pajak tersebut mengatakan dia...
