Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Apa Itu NPWP Permanen?
Pada tanggal 23 Juni 2015 Direktur Jenderal Pajak Bapak Sigit Priadi Pramudito menanda tangani sebuah Surat Edaran tentang struktur penomoran NPWP dan penerapan NPWP yaitu Surat Edaran nomor SE-44/PJ/2015 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2015. Adapun motivasinya adalah...
FAQ Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Bagian III)
Tanya (61) : Apakah faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) bisa menggunakan kurs/valuta asing? Jawab : Dalam pengisian menggunakan e-Faktur harus dengan menggunakan mata uang rupiah. Oleh karena itu, dalam hal transaksi PKP menggunakan mata uang asing, maka...
FAQ Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Bagian II)
Tanya (31) : Apakah upload e-Faktur hanya dilakukan pada jam kerja kantor dan harus terkoneksi dengan internet setiap saat? Jawab : Upload e-Faktur dapat dilakukan 24 jam dan tidak terbatas pada jam kerja kantor. Jaringan internet diperlukan hanya pada saat:...
FAQ Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Bagian I)
Dengan motivasi memberi kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam pembuatan Faktur Pajak maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan PKP dalam membuat faktur menggunakan Faktur Pajak...
Perubahan Norma Penghitungan
Seperti kita ketahui bersama bahwa Direktur Jenderal Pajak melalui KEP-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 mengatur tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, ketentuan ini diperuntukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Hal ini...
FAQ Tahun Pembinaan WP 2015 (Bagian II)
... Sebelumnya Tanya (23) : Atas pengembalian yang diperoleh, apakah WP berhak meminta imbalan bunga? Jawab : Wajib Pajak tidak mendapat imbalan bunga. Sesuai Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP, imbalan bunga didapat sebagai akibat keberatan, banding dan PK. Selain...
FAQ Tahun Pembinaan WP 2015 (Bagian I)
Pertanyaan dan jawaban seputar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan...
Penghapusan Sanksi Atas Pembetulan SPT (Part II)
Dalam tulisan sebelumnya "Penghapusan Sanksi Atas Pembetulan SPT" dijelaskan bahwa motivasi pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah karena 2 (dua)...
Satgas Dan Faktur Pajak Fiktif
Pada bulan April 2015 lalu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memulai kegiatan Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP Fiktif) Tahun 2015 (selanjutnya disebut Satgas). Satgas ini merupakan upaya terobosan...