Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Ringkasan UU Pengampunan Pajak
Tidak dapat dipungkiri bahwa mengesampingkan rasa keadilan terhadap Wajib Pajak yang patuh dengan beberapa hal seperti target penerimaan pajak yang tidak pernah terpenuhi, jumlah Wajib Pajak yang masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk produktif, jumlah Wajib...
Kewajiban Perpajakan WP OP Pengusaha
A. Definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berstatus sebagai Pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud...
Pemanfaatan Aturan Pajak (Part I)
Adalah sesuatu yang alami bagi setiap individu atau korporasi untuk tidak mau membayar pajak atau membayar pajak sekecil mungkin. Banyak alasan yang mereka gunakan dari mulai tidak adanya kepastian hukum sampai berkurangnya penghasilan yang diterima dibandingkan...
Penyesuaian PTKP 2016
Setelah sejak awal April 2016 didengungkan akan adanya penyesuaian Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP), akhirnya penyesuaian tersebut terealisasi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena...
Pertukaran Informasi Perpajakan Pasca Pengampunan Pajak
Dalam hingar bingar pengampunan pajak yang UU-nya baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Selasa 28/06), timbul pemikiran bagaimana antisipasi kepatuhan pembayaran pajak pasca pengampunan pajak? Seperti diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan terjadi...
Perpajakan Atas Bentuk Usaha Tetap
Dalam tulisan terdahulu yang berjudul "Sekilas Tentang Bentuk Usaha Tetap" dijelaskan tentang seluk belum motivasi dan pengertian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT). Maka dalam kondisi Masyarakat Ekonomi Asean atau yang dikenal dengan nama Asean Economic Community (AEC)...
Persiapan Menyikapi Amnesti Pajak
Melihat semakin santernya berbagai media membicarakan kepastian dikeluarkannya Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tampaknya sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait efek dari kebijakan ini, bagi yang kurang setuju serta bagi pembayar pajak yang...
Mengenal Direktorat Penegakan Hukum DJP
Seperti diketahui bersama bahwa dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Pajak terdapat tiga tambahan direktorat baru unit eselon dua. Tiga direktorat baru tersebut...
Cara Memperoleh Fasilitas PPN
Dipenghujung tahun 2015 kemarin dikeluarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan terkait Fasilitas PPN yang dibebaskan, adapun Keputusan tersebut dengan pertimbangan bahwa : tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor...