Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Bila Kawasan Berikat Melakukan Restitusi?
Sebagai salah satu syarat agar Penyerahan Barang/Jasa dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah bahwa penyerahan tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean (tulisan terdahulu “sekilas tentang penyerahan ke Kawasan Bebas”). Maka ketika penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)...
Pajak Atas Orang Pribadi Warga Negara Asing
Bagi daerah yang memiliki beberapa kawasan industri tentu tidak asing lagi terhadap tenaga kerja Orang Pribadi Warga Negara Asing, namun seperti apakah kewajiban perpajakan atas tenaga kerja asing (ekspatriat) tersebut? Hal inilah yang coba penulis angkat dalam...
PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2016
Dalam tulisan terdahulu yang berjudul “Penyesuaian PTKP 2016” telah dijelaskan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang...
PPN Atas Transaksi Penjualan Tanah
Pernah dulu sekali, seseorang bertanya kepada penulis tentang kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian tanah. Simpelnya, pertanyaannya adalah apakah tanah persawahan yang dimiliki perseorangan dari warisan leluhur ketika dijual kepada PKP...
Amnesti Pajak : Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Beberapa Pembaca yang telah mengikuti Amnesti Pajak bertanya kepada penulis melalui email tentang tidak diterimanya Surat Keterangan yang sudah melebihi kewajaran waktu, padahal dijelaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Terdaftar menerbitkan Surat...
PPh Final 21 Bagi Pegawai Perusahaan Kriteria Tertentu
Belum lama ini Pemerintah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tarif PPh Pasal 21 sebesar 2,5% dan bersifat final bagi karyawan yang bekerja di industri "kriteria tertentu". Adalah Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perlakuan...
Amnesti Pajak : Pengembalian Kelebihan Uang Tebusan
Besar kemungkinan Wajib Pajak bisa salah dalam menghitung besarannya uang tebusan, jika kesalahan menyebabkan kurangnya pembayaran uang tebusan maka Wajib Pajak tinggal menyetorkan kekurangannya namun bagaimana jika Wajib Pajak membayar lebih besar dari yang...
Amnesti Pajak : Pencabutan Surat Pernyataan
Dengan pertimbangan Pasal 50B ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2016 yang berbunyi "Ketentuan lebih...
Amnesti Pajak : UMKM
Setelah berakhirnya periode I Amnesti Pajak banyak mata tertuju kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 M atau sering disebut sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), walaupun pada periode II dan III masih terbuka kepada semua Wajib...