Everything You Need Is Already Inside. Check It Out!
Amnesti Pajak : Surat Pernyataan
Dengan pertimbangan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pernyataan Harta untuk pengampunan pajak dan daftar rincian harta dan utang, maka kembali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor...
Tempat Tertentu Untuk Ikut Amnesti Pajak
Demi mensukseskan Amnesti Pajak maka hal-hal yang sifatnya mendukung Amnesti Pajak dengan cepat respon Direktorat Jenderal Pajak menanggapi, seperti adanya masukan agar Wajib Pajak yang berkeinginan mengikuti Amnesti Pajak tidak perlu harus pergi ke Kantor Pelayanan...
Amnesti Pajak & Kemerdekaan
Sejak disahkannya UU Pengampunan Pajak maka terbukalah kesempatan bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak pernah serius dalam melaporkan harta pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nya untuk memperbaikinya, karena pengampunan pajak (selanjutnya disebut Amnesti Pajak)...
PPh Atas Penghasilan Dari PHTB dan PPJB TB
Dengan pertimbangan percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah maka diatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan terhadap...
Kewajiban Setelah Mengikuti Amnesti Pajak
Seorang Wajib Pajak terpaksa harus kembali lagi kerumah setelah Surat Pernyataannya dinyatakan kurang lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar. Lalu seperti apakah kelengkapan Surat Pernyataan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak diperkenankan...
Ringkasan PMK Pengampunan Pajak (Part III)
Pasal 28 berisikan pengertian-pengertian sebagaimana terdapat dalam undang undang, adapun tambahan meliputi : Dalam rangka Pengampunan Pajak, DJP secara jabatan membatalkan STP, SKP, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan, SK Pembatalan dan SK Keberatan. STP, SKP dan...
Ringkasan PMK Pengampunan Pajak (Part II)
BAB IX : PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TERAKHIR Pasal 18 berisikan pengertian-pengertian sebagaimana terdapat dalam undang undang, adapun tambahan meliputi : WP yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh...
Ringkasan PMK Pengampunan Pajak (Part I)
Seperti kita ketahui dalam tulisan sebelumnya tentang ringkasan UU Pengampunan Pajak nomor 11 Tahun 2016 dimana UU tersebut terdiri atas 25 Pasal dan 13 Bab. Dalam tulisan ini akan diringkas Peraturan menteri Keuangan nomor 118/PMK.03/2016 tentang peraturan peraturan...
Ringkasan UU Pengampunan Pajak (Part II)
Lanjutan.... Pasal 11 berisikan ayat-ayat hal sebagai berikut: Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan. Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima tidak dilakukan : Pemeriksaan; Pemeriksaan...