Pajak, Apa Manfaat Dan Fungsinya?

Kadang terpikir dalam hati, apakah pembaca setia nusahati paham sepenuhnya manfaat dan fungsi pajak baik bagi negara maupun masyarakat? Pemikiran untuk menuliskan kembali manfaat pajak ini adalah sehubungan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  bersubsidi yang diputuskan oleh pemerintah baru-baru ini :). Mungkin pembaca bertanya, apa hubungannya manfaat pajak dengan kenaikan BBM bersubsidi? ya, karena salah satu manfaat pajak adalah memberikan BBM bersubsidi. Nilai subsidi 2012 mencapai Rp 346,4 triliun atau 34,33 persen dari belanja pemerintah pusat. Tak kurang dari 61,17 persen dari total subsidi dialokasikan untuk BBM (Rp 211,9 triliun) dan 27,30 persen untuk listrik (Rp 94,6 triliun), saya tidak akan membahas apakah subsidi itu tepat atau tidak, namun pajak yang dipungut negara juga kembali kepada masyarakat. Harapan saya menuliskan kembali manfaat pajak (karena saya yakin beberapa pembaca sudah paham manfaatnya) di dalam nusahati ini agar lengkap pengetahuan pembaca khususnya tentang perpajakan yang ada di negara  Indonesia tercinta ini.

Apa Itu Pajak Pusat dan Pajak Daerah?

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, dimana Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian Keuangan, sementara Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh), pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
   a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
   b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
   c. Umumnya barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
   d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
   e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat.
4. Bea Materai, pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
   Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.
   Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
   1. Pajak Kendaraan Bermotor;
   2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
   4. Pajak Air Permukaan;
   5. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
   1. Pajak Hotel;
   2. Pajak Restoran;
   3. Pajak Hiburan;
   4. Pajak Reklame;
   5. Pajak Penerangan Jalan;
   6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   7. Pajak Parkir;
   8. Pajak Air Tanah;
   9. Pajak sarang Burung Walet;
   10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
   11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Apa Saja Manfaat Pajak Itu?

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya meliputi :

• Pembangunan sarana umum Seperti Fasilitas dan Infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas.
• Pertahanan dan Keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya.
• Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak
• Kelestarian Lingkungan hidup, budaya
• Dana Pemilu, transportasi masal dan lain-lain

Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak digunakan untuk :

Apa Saja Fungsi Pajak Itu?

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Maka sebagai salah satu pendapatan Negara yang paling besar, pajak memiliki beberapa fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa fungsi pajak yaitu: