Sejak diberlakukannya penyesuaian PTKP 2013, maka seorang perencana pajak (Tax Planner) pun sudah memiliki strategi tersendiri menyikapi hal positif tersebut entah itu strategi tax avoidance maupun tax evation. Dalam tulisan terdahulu sewaktu ogut masih sebagai account representative pernah menulis dengan judul Pengawasan PPh Pasal 21, namun kini setelah nangkring di Penelaah Keberatan saya “tarsonggot” istilah kaget bagi suku Batak karena sengketa wajib pajak tentang SKPKB PPh Pasal 21 luar biasa dasyatnya yaitu koreksi PTKP lebih jelasnya semua pegawai dianggap Tidak Kawin (TK) dan langsung dikalikan tarif lapis satu (mengingatkan bluffing system sepuluh tahun yang lalu :D).
Nah berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu kiranya kita (harapannya) berbagi pengalaman dengan semangat Knowledge Is Free, begitulah kata-kata yang ogut sampaikan kepada rekan kerja :P. Adapun judul tulisan kali ini adalah sekilas perencanaan pajak atas penghasilan karyawan (PPh 21) semoga bermanfaat untuk para pelaku di dunia usaha, praktisi perpajakan, para account representative serta tenaga pemeriksa pemula 😀 dalam menyikapi kewajiban perpajakan.
Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : 1). Gross Method dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan, 2). Net Method, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. dan 3). Gross Up Method merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up.
I. Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan).
Adalah suatu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, pada umumnya dipotong langsung dari gaji karyawan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan perusahaan karena mungkin tidak terlalu rumit bagi perusahaan atau mungkin memang cocok dengan keadaan perusahaan (siklus hidup perusahaan).
Contoh Perhitungan Gross Method:
Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak :
Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan Rp. 4.000.000 Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- = (Rp. 200.000,-) Penghasilan Neto sebulan Rp. 3.800.000,- Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-) Rp. 45.600.000,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri = Rp. 24.300.000,- Tambahan WP Kawin = Rp. 2.025.000,- Tanggungan 2 = Rp. 4.050.000,- (Rp. 30.375.000) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 15.225.000,- Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 15.225.000 Rp. 761.250,- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250,- : 12 Rp. 63.438,- Maka Busiri Asmuruf akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,- dikurang Rp. 63.438,- yaitu sebesar Rp. 3.936.563,-.
II. Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan)
Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
Contoh Perhitungan Net Method:
Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak apabila PT. ASI menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakannya :
Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan Rp. 4.000.000 Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- = (Rp. 200.000,-) Penghasilan Neto sebulan Rp. 3.800.000,- Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-) Rp. 45.600.000,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri = Rp. 24.300.000,- Tambahan WP Kawin = Rp. 2.025.000,- Tanggungan 2 = Rp. 4.050.000,- (Rp. 30.375.000) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 15.225.000,- Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 15.225.000 Rp. 761.250,- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250,- : 12 Rp. 63.438,- Maka Busiri Asmuruf tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,- sementara perusahaan menanggung pajaknya sebesar Rp. 63.438,- dan atas tunjangan ini tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan non deductible .Atas pajak yang ditanggung PT. ASI sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Per-31/PJ./2009 tang 25 Mei 2009 tentang Pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, ditegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Artinya besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan (non deductible).
III. Gross Up Method (Tunjangan pajak yang digross up)
Suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Berikut ini rumusan gross up, dimana formula gross up PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 (empat) lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh (Tarif Progresif), yaitu :
PKP s.d Rp. 50.000.000 : PKP X 5% 0.95 PKP di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000,- : (PKP x 15%) – Rp. 5 Juta 0.85 PKP di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000,- : (PKP x 25%) – Rp. 30 Juta 0.75 PKP di atas Rp. 500.000.000 : (PKP x 30%) – Rp. 55 Juta 0.70Contoh Perhitungan Gross Up Method:
Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak apabila PT. ASI menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakannya :
Penghitungan Pajak : Gaji Sebulan Rp. 4.000.000 Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- = (Rp. 200.000,-) Penghasilan Neto sebulan Rp. 3.800.000,- Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-) Rp. 45.600.000,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri = Rp. 24.300.000,- Tambahan WP Kawin = Rp. 2.025.000,- Tanggungan 2 = Rp. 4.050.000,- (Rp. 30.375.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp. 15.225.000,- Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 15.225.000 Rp. 761.250,- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250,- : 12 Rp. 63.438,- Maka Busiri Asmuruf tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000,- Rumus Gross Up (jika tarif pajak masuk Lapisan I) Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 : PKP X 5% = Rp. 801.316,- /tahun 0.95 maka perhitungan menjadi sebagai berikut : Gaji Sebulan Rp. 4.000.000 Tunjangan PPh Pasal 21 Rp. 66.776,- Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 4.066.776,- Pengurang : Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000,- = (Rp. 200.000,-) Penghasilan Neto sebulan Rp. 3.866.776,- Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000,-) Rp. 46.401.316,- PTKP Setahun Wajib Pajak Sendiri = Rp. 24.300.000,- Tambahan WP Kawin = Rp. 2.025.000,- Tanggungan 2 = Rp. 4.050.000,- (Rp. 30.375.000) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Rp. 16.026.316,- Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 16.026.316,- Rp. 801.316,- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250,- : 12 Rp. 66.776,-Pada prinsipnya Gross Up adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dimasukan sebagai penghasilan yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 21 maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan (deductible).
Kesimpulan
Dari ketiga metode tersebut di atas, maka metode gross up adalah yang lebih adil, mengapa? karena perusahaan yang menerapkan ini memperlakukan karyawannya sebagai mitra perusahaan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh John L Mariotti bahwa terdapat 6 (enam) etika bisnis dan salah satunya “adil”, atau win-win solution dimana dalam kerja sama harus ada keadilan diantara ke dua pihak. Dengan menggunakan metode gross up tampak beban PPh Pasal 21 yang disetor lebih besar dibandingkan metode lainnya, namun sebagai perencana pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi karyawan (take home pay) dan PPh badan. Sejujurnya saya tidak pernah tahu siapa yang pertama kali mengungkapkan metode ini bahkan rumusan penghitungan tersebut yang ternyata terbukti cocok belum ada dalam ketentuan peraturan perpajakan, namun siapapun itu dia adalah seorang tax planer yang handal. Gross up bukan hanya berlaku pada penghitungan tunjangan saja, namun sering dipakai oleh perencana pajak dalam suatu objek pajak yaitu apabila mitra bisnisnya menghindar dalam pembayaran pajak , sementara setiap badan hukum diwajibkan untuk melakukan pemotongan suatu objek tertentu.
Namun bagaimana menyikapi wajib pajak yang tidak mau tahu tentang hal-hal yang diwajibkan sehubungan dengan objek PPh Pasal 21 semisal dokumentasi status karyawan, slip gaji dan lain-lainnya. Sehingga seorang fiskus akan mengambil jalan praktisnya menganggap status karyawan TK dan mengalikannya dengan tarif lapisan pertama seperti halnya yang diuraikan di awal tulisan ini. Atau perusahaan membayar PPh Pasal 21 sama persis seperti PPh Pasal 25 yang sama setiap bulannya? atau menumpuk pembayaran di masa Desember. Maka saran saya di tahun 2013 ini hendaknya dalam menghitung pajaknya khususnya PPh Pasal 21 setidaknya akan lebih baik karena PTKP sudah disesuaikan bahkan pemerintah rela kehilangan potensi penerimaan negara tahun 2013 untuk PPh Pasal 21 sebesar Rp. 13,3 triliun. Diakhir tulisan ini perlulah kita memiliki semangat yang sama seperti apa yang dikatakan John Fitzgerald Kennedy “Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu”.
“Bayar Pajaknya Awasi Penggunaannya”
(Ditulis sekedar informasi dan arsip aja 
).