Dalam tulisan terdahulu “Sekilas Tentang Cara Penghitungan PPh Pasal 21” telah dibahas tentang tata cara penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Terkait wajib pajak yang menerima penghasilan secara rutin baik teratur maupun tidak teratur maka penghitungan kembali dilakukan pada masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja). Dalam perhitungan PPh Pasal 21 Masa Januari s.d Nopember berbeda dengan masa Desember. Perbedaannya adalah, untuk SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d. November, jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah jumlah per bulan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember, jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah akumulasi penghasilan selama setahun (mulai Januari s.d. Desember). Maka dalam tulisan kali ini khusus membahas tentang tata cara penghitungan PPh Pasal 21 masa Desember sebagaimana judul dalam tulisan ini.
Penghitungan PPh 21 Masa Desember
Dahulu kita mengenal dan akrab dengan SPT Tahunan PPh Pasal 21 namun sejak tahun 2009 wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Tahunan tersebut, namun walaupun sudah 4 (empat) tahun berlalu masih saja ada pertanyaan tentang penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Desember. Oleh karena itu sekedar mengingatkan kembali, apalagi bulan Januari 2014 ini adalah pelaporan PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2013. Karena ini adalah pelaporan SPT Masa maka, tanggal jatuh tempo penyetoran dan pelaporan juga mengikuti batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa yakni untuk penyetoran adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya (SPT) paling lambat disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya.
Pada prinsipnya perhitungan PPh Pasal 21 masa Desember sama seperti penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dahulu, untuk lebih jelasnya perhitungan dan pelaporannya adalah sebagai berikut:
- Pemotong Pajak dalam hal ini pemberi kerja, bendahara di perusahaan menghitung kembali seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap tersebut selama tahun 2013.
- Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 selama setahun. Pengertian setahun adalah penghasilan sesuai fakta setahun, sehingga apabila seorang pegawai tetap bekerja selama 3 (tiga) bulan dengan penghasilan 3 (tiga) bulan adalah Rp 12.000.000,- maka penghasilan setahun adalah Rp 12.000.000,-. Sedangkan disetahunkan berarti penghasilannya seolah-olah setahun penuh. Sehingga dalam kasus tersebut penghasilan disetahunkan adalah Rp 12.000.000,- x 12/3. Untuk tahun 2013, disetahunkan hanya berlaku untuk WNI pindah cabang, meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan WNA (Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif).
- Terakhir membuat 1721-A1 untuk Pegawai swasta dan 1721-A2 untuk PNS, Pejabat Negara, TNI/Polri. Dan membuat rekapitulasi 1721-A1 dan 1721-A2 dalam formulir 1721-I SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2013
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember 2013
Susanto, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Nusahati Indonesia dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2013, Susanto memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.
Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2013 adalah sebagai berikut :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.500.000,00 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% X Rp5.500.000,00 = Rp 275.000,00 uran pensiun = Rp 200.000,00 Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.025.000,00 Penghasilan Neto setahun 12 X Rp5.025.000,00 Rp 60.300.000,00 PTKP (TK/0) – untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 36.000.000,00 PPh Pasal 21 atas gaji setahun : 5% X Rp36.000.000,00 Rp 1.800.000,00 PPh Pasal 21 atas gaji sebulan : Rp1.800.000,00 : 12 = Rp 150.000,00Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2013 adalah sebagai berikut :
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 7.000.000,00 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% X Rp7.000.000,00 = Rp 350.000,00 luran pensiun = Rp 200.000,00 Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 6.450.000,00 Penghasilan Neto setahun 12 X Rp6.450.000,00 Rp 77.400.000,00 PTKP (TK/0) – untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 53.100.000,00 PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun : 5% X Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% X Rp3.100.000,00 Rp 465.000,00 Rp 2.965.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan : Rp2.965.000,00 : 12 = Rp 247.083,00Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013:
Penghasilan selama setahun : (6 X Rp5.500.000,00) + (6 X Rp7.000.000,00) = Rp 75.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan : 5% X Rp75.000.000,00 = Rp 3.750.000,00 luran Pensiun : 12 X Rp200.000,00 = Rp 2.400.000,00 Rp 6.150.000,00 Penghasilan Neto Rp 68.850.000,00 PTKP (TK/0) – untuk Wajib Pajak Rp 24.300.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 44.550.000,00 PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp44.550.000,00 Rp 2.227.500,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2013 : (6 X Rp150.000,00) + ( 5 X Rp247.083,00) Rp 2.135.415,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013 Rp 92.085,00Berdasarkan contoh di atas disimpulkan bahwa untuk masa Desember adalah jumlah akumulasi penghasilan yang diterima yaitu masa Januari s.d Desember. Selisih pajak yang telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d Nopember dengan total PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d Desember yang dihitung adalah jumlah pajak untuk masa Desember.
Contoh Penghitungan PPh pasal 21 bekerja tahun berjalan
Supardjo (K/3) mulai bekerja 1 September 2013 dan selama Tahun 2013 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2013 dalam hal Supardjo hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan Rp 20.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan 5% X Rp20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00 ——————— Penghasilan neto sebulan Rp 19.500.000,00 Penghasilan neto selama 4 bulan Rp 78.000.000,00 Penghasilan neto disetahunkan: 12/4 x Rp78.000.000,00 Rp 234.000.000,00 PTKP (K/3) – untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00 – tambahan WP kawin Rp 2.025.000,00 – tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00) Rp 6.075.000,00 ——————— Rp 32.400.000,00 ——————— Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 201.600.000,00 PPh Pasal 21 disetahunkan: – 5% x Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 – 15% x Rp151.600.000,00 Rp 22.740.000,00 ——————— Rp 25.240.000,00 PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013 4/12 x Rp25.240.000,00 = Rp 8.413.333,00 PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/4 x Rp8.413.333,00 = Rp 2.103.333,00