Tax Boot Camp

Bagaimana perlakuan pembebasan pajak bagi omset Pelaku UMKM s.d. Rp. 500 juta? bagaimana perlakuan PPN apabila omset pelaku UMKM melebihi batas Pengusaha Kecil atau Pelaku UMKM pengussaha kecil memilih menjadi PKP?…

Sejak tahun 1984, Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, dengan beralihnya sistem perpajakan Official Assesment menjadi Self Assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan...

Certificate of Income adalah salah satu syarat bagi SPDN OP WNA dalam menyampaikan SPT Tahunan, dan Head Office yang mengutus akan memberikan surat keterangan penghasilan dalam tahun tersebut namun tidak seluruhnya dianggap sebagai penghasilan untuk menghitung PPh terutang, melainkan tergantung sejak menjadi SPDN di Indonesia.

Jika Natura dan Kenikmatan yang dipeloreh oleh pegawai adalah objek Pajak Penghasilan dan bagi pemberi diperkenankan untuk menjadi biaya, bagaimana dengan entertainment? karena yang sudah diatur adalah hanya natura dan kenikamatan yang diterima pegawai bagaimana dengan yang diterima oleh bukan pegawai?

Layanan Pemindahbukuan yang kini semakin mudah dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal elektronik yang disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak, kini telah release versi terbaru yaitu e-Pbk v.2

Seringnya diskusi tentang penentuan kurs apabila dalam satu objek terutang Pajak Penghasilan (PPh Pasal 26) dan juga terutang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PPN JLN), tentang bagaimana ketentuan mengaturnya

Super tax insentif, super tax deduction, tax allowance, tax, holiday, dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya diberikan kepada investor yang bersifat pionir/strategis, ini adalah rangkaian penerapan dari salah satu fungsi perpajakan yaitu fungsi reguleren. Dan bukan tidak mungkin negara lain pun melakukan hal yang sama

Rancangan simplikasi penghitungan PPh Pasal 21 yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (dalam penggodokan) tentu berdampak pada perubahan perhitungan bagi wajib pajak (WP) pegawai, pegawai tidak tetap, non-pegawai dan subyek lainnya.

Memadukan aturan dalam satu Peraturan Menteri Keuangan terkait SKP dan STP termasuk Jenis Pajak Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Karbon yang belum pernah diatur sebelumnya adalah PMK 80 Tahun 2023.