KUP I

Sebelum menyelesaikan soal latihan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jilid I berikut ini, ada baiknya pembaca memahami kembali beberapa tulisan terkait tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jilid I, sebagai berikut :

Soal Latihan Pilihan Ganda

  1. Dibawah ini adalah beberapa alasan dan kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak,  kecuali
    1. Sebagai bukti  bahwa wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
    2. Sarana dalam adminsitrasi perpajakan
    3. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
    4. Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar
  2. Dibawah ini adalah sanksi administrasi yang berupa denda Sebesar 2%, yang  dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak  (DPP),  kecuali
    1. Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP
    2. Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak
    3. Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak  tetapi tidak tepat waktu atau tidak  mengisi selengkapnya Faktur Pajak
    4. Pengusaha yang melaporkan SPT Masa namun melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
  3. Apabila hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka pemeriksa akan menerbitkan suatu produk hukum (Ketetapan/kohir) dengan jenis produknya adalah
    1. SKPKBT
    2. SPT LB
    3. SKPKB
    4. SKPLB
  4. Pengajuan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Pembatalan SKP yang tidak benar, Pembatalan STP dan Pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak diatur dalam Undang-undang perpajakan berikut..
    1. UU No.28  KUP Tahun 2007 Pasal 25
    2. UU N0.36  KUP Tahun 2008 Pasal 36
    3. UU No.28  KUP Tahun 2007 Pasal 36
    4. UU No.36  KUP Tahun 2008 Pasal 25
  5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan keberatan adalah berikut, kecuali
    1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
    2. Diajukan kepada Kepala KPP dimana WP terdaftar
    3. Satu surat keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak
    4. Satu surat keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak
  6. Dibawah ini adalah alasan wajib pajak mengajukan penghapusan NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan  kecuali
    1. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
    2. WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
    3. Wajib pajak Orang Pribadi pensiun dan untuk sementara tidak melakukan kegiatan usaha
    4. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif
  7. Berikut  ini adalah Surat Ketetapan Pajak yang dapat diajukan Keberatan,  kecuali……
    1. SKPKB
    2. SKPLB
    3. STP
    4. SKPN
  8. Berikut ini adalah beberapa fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP, kecuali
    1. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak  yang sebenarnya terutang.
    2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yg  telah dilaksanakan sendiri dan/atau          melalui pemotongan atau pemungutan  pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
    3. Menghindari sanksi-sanksi perpajakan
    4. Melaporkan penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak
  9. Dasar hukum untuk pengajuan banding adalah…
    1. Pasal 25 UU KUP
    2. Pasal 27 UU KUP
    3. Pasal 26 UU KUP
    4. Pasal 28 UU KUP
  10. WP yang telah mendapat izin   dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa   asing dan mata uang selain rupiah (Pasal 3 ayat  (1a) UU KUP, Adapun mata uang yang diizinkan adalah…
    1. Semua mata uang asing
    2. Mata uang Dollar Amerika Serikat
    3. Mata uang asing tertentu
    4. Mata uang Jepang
  11. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, manakah dibawah ini yang memenuhi cara perpanjangan waktu penyampaian SPT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan :
    1. Diajukan secara lisan kepada Account Representative yang telah ditunjuk, dan membayar estimasi pajak yang terutang
    2. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP terdaftar dan melampirkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak serta apabila ada kurang setor dari perhitungan sementara, diwajibkan melampirkan Surat Setoran Pajak atas kurang setor pajak terutang.
    3. Melaporkan apabila telah dilakukan teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar
    4. Tidak perlu melapor selama paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT berakhir.
  12. SKPKB PPh WP Badan Tahun 2008 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2009 dengan nilai Rp 125.000.000. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak tidak setuju seluruhnya dan mengajukan keberatan pada tanggal 5 Desember 2009. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP, sehingga pada tanggal 14 Maret 2010 diterbitkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan diterima pada tanggal 20 Maret 2010) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar Rp 80.000.000. Apabila WP tidak mengajukan Banding, maka jatuh tempo pelunasan atas Utang Pajak tersebut adalah:
    1. Tanggal 11 November 2009
    2. Tanggal 4 Januari 2010
    3. Tanggal 13 April 2010
    4. Tanggal 21 April  2010
  13. Berikut ini adalah sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan, kecuali :
    1. SPT Tahunan OP dikenakan denda Rp. 1.000.000,-
    2. SPT Masa PPN dikenakan denda Rp. 500.000,-
    3. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp. 1000.000,-
    4. SPT Masa Lainnya dikenakan denda Rp. 100.000,-
  14. Sejak tahun 2009, Wajib Pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah ….
    1. Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
    2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
    3. Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00
    4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00
  15. Berikut ini adalah penyebab diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar 2%  sebulan dan paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan perpajakan, kecuali :
    1. Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak tidak lengkap
    2. Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak dibayar
    3. Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan kurang dibayar
    4. Terdapat kurang bayar akibat salah hitung atau salah tulis
  16. Dibawah ini adalah beberapa syarat untuk dapat memenuhi kriteria wajib pajak patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) yaitu, Kecuali
    1. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
    2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
    3. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
    4. Belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak
  17. Wewenang Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank dilaksanakan dengan cara…
    1. Pemblokiran
    2. Pencekalan
    3. Penyanderaan
    4. Penyegelan
  18. Dibawah ini adalah Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, Kecuali:
    1. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
    2. WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
    3. WP Badan yang tidak memiliki kegiatan lagi
    4. WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  19. Dasar penagihan pajak menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 adalah:
    1. SKPLB
    2. SKPN
    3. STP
    4. SK Keberatan yang mengabulkan permohonan WP
  20. Sanksi administrasi yang dikenakan apabila WP tidak/terlambat menyampaikan SPT yaitu sanksi…
    1. Pasal 7 ayat (1)
    2. Pasal 8 ayat (2)
    3. Pasal 8 ayat (3)
    4. Pasal 8 ayat (5)
  21. Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali
    1. Membetulkan kesalahan tulis
    2. Membetulkan putusan banding yang salah tulis
    3. Membetulkan kesalahan hitung
    4. Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
  22. Produk hukum berikut ini dikeluarkan oleh fiskus yaitu :
    1. Putusan banding
    2. Putusan gugatan
    3. Putusan peninjauan kembali
    4. Surat keputusan keberatan
  23. Apabila wajib pajak mengirimkan surat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan pos tercatat, stempel pos tanggal 30 April 2014, dan sampai di KPP tanggal 05 Mei 2014 namun diadministrasikan oleh petugas di KPP tanggal 06 Mei 2014 serta surat tersebut didisposisikan oleh Kepala Kantor tanggal 7 Mei 2014, pernyataan manakah di bawah ini yang benar…
    1. Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 05 Mei 2014
    2. Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 30 April 2014
    3. Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 06 Mei 2014
    4. Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 07 Mei 2014
  24. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan maka kewajiban perpajakannya dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sejak tahun 2004, dan diterbitkan NPWP secara jabatan tahun 2014, tahun berapakah ia harus mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya?
    1. 2004
    2. 2014
    3. 2009
    4. 2015
  25. Berdasarkan UUD KUP perubahan ketiga, hak Wajib Pajak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan hilang apabila…….
    1. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
    2. Telah lewat jangka waktu dua tahun sejak berakhirnya tahun pajak
    3. Telah dilakukan pemeriksaan
    4. Telah dilakukan penyidikan
Soal Essay
  1. Sebutkan dan jelaskan hak Wajib Pajak yang di atur dalam pasal 16 UU KUP.
  2. Jelaskan tentang hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) baik yang dilakukan sebelum dan sesudah pemeriksaan.
  3. Jelaskan pendapat Anda tentang Upaya-Upaya Hukum Wajib Pajak?
  4. Jelaskan dengan bagan (flowchart) alur Penagihan Pajak dengan rentang waktu tertentu?